Membangun Budaya Politik Masyarakat, Mewujudkan Demokrasi Partisipatif
OPINI | 09 April 2012 | 17:17
Dibaca:
2180
Komentar: 2
0
Sebagai
makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari kegiatan interaksi dan
komunikasi dengan manusia lainnya.. Manusia senantiasa akan selalu
berinteraksi dengan yang lainnya dalam upaya mewujudkan kebutuhan
hidupnya. Melalui proses interaksi dan komunikasi ini pula lahirlah
sebuah budaya dalam kehidupan masyarakat. Suatu budaya yang diterapkan
dalam kehidupan suatu sistem sosial akan mempengaruhi sistem
komunikasinya pula. Karena itulah komunika memiliki kaitan yang sangat
erat. Sama halnya yang dikatakan oleh Edward T. Hall, “Budaya adalah komunikasi” dan “Komunikasi adalah budaya”.
Budaya adalah hasil dari proses komunikasi yang dilakukan dalam
kehidupan masyarakat. Dalam berkomunikasi, budaya sangat mempengaruhinya
baik secara pola, jenis ataupun konteks. Budaya merupakan suatu cara
hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu sistem sosial yang
kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan akan
mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan
yang terdapat dalam pikiran manusia.
Politik dan Budaya Politik
Banyak
definisi tentang politik, tidak ada yang absolud dalam mendefinisikan
tentang politik, “politik” menurut Pierre Bourdieu, adalah suatu perjuangan
demi gagasan-gagasan, tetapi demi suatu tipe gagasan yang sama sekali
khusus, yaitu gagasan-kekuasaan gagasan yang memberi kekuatan dengan
berperan sebagai kekuatan memobilisasi (P Bourdieu, 2000, hal.63).
Menurut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., budaya politik
berisikan sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi
seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat
pada bagian-bagian tertentu dari populasi. Budaya
politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh
masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya
politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya.
Budaya
politik merupakan cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem
politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga
negara di dalam sistem politik itu. Bisa dikatakan budaya politik
merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial—sistem politik—yang
kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang
bersifat kognitif (pemahaman dan keyakinan), afektif (ikatan
emosional/perasaan) dan evaluatif (penilaian). Budaya
politik merupakan cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem
politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga
negara di dalam sistem politik itu. Bisa dikatakan budaya politik
merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial—sistem politik—yang
kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang
bersifat kognitif (pemahaman dan keyakinan), afektif (ikatan
emosional/perasaan) dan evaluatif (penilaian).
Para
ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai
hubungan timbal balik, seperti dua sisi dari satu mata uang. Budaya
menjadi bagian dari perilaku komunikasi kemudia komunikasi juga ikut
menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Ini
berlaku juga pada budaya politik yang berpengaruh kuat terhadap
komunikasi politik di Indonesia. Jika budaya politik Indonesia A maka
komunikasi politik yang terjadi pun akan A.
Dalam
kehidupan masyarakat, Almond dan Verba mengatakan bahwa ada tiga tipe
budaya politik yang dapat ditemukan, yaitu budaya parokial, kaula, dan
partisipan. Untuk Indonesia sendiri saat ini ada dua budaya politik yang
ada dalam masyarakat, yaitu budaya politik parokial dan kaula.
Masyarakat Indonesia masih tertinggal dalam hak dan kewajiban akan
politiknya. Hal ini disebabkan pengalaman politik di kehidupan masa
lalu, seperti imperialisme, feodalisme, dan patrimonialisme. Hanya
sebagian saja yang sudah memiliki budaya partisipan dalam kehidupan
politknya, yaitu kalangan elite politik dan masyarakat perkotaan. Hal
ini ditopang oleh kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang
relatif tinggi.
Sistem
politik demokratis yang dijalankan Indonesia saat in masih belum
seiring dengan kebudayaan politik yang ada di dalamnya. Idealnya, negara
yang demokratis bisa didapatkan jika budaya politik masyarakat yang partisipan.
Namun, kembali pada budaya politik yang terdapat di Indonesia―parokial
dan kaula―belum bisa mewujudkan sistem yang demokrasi. Oleh karena itu,
sebagai konsekuensinya, kalangan pemerintah dan elite politik harus
mengambil langkah-langkah strategis demi mewujudkan budaya politik
partisipan (demokrasi). Ini dilakukan untuk mendukung terbentuknya
sebuah sistem politik yang demokratis. Kepentingan dan aspirasi rakyat
harus menjadi pusat perhatian dalam pengambilan kebijakan.
Penerapan Demokrasi Partisipatif
Penerapan
suatu konsep seringkali menjadi kabur ketika akan diaplikasikan di
dalam praktek berpolitik dalam kehidupan sehari-hari, namun proses
institusionalisasi demokrasi partisipatif akan terdorong melalui
desentralisasi dan devolusi kewenangan ke tigkat lokal karena
partisipasi maksimum masyarakat dapat ditingkatkan dengan mengurangi
ukuran dari unit pengambilan keputusan. Demokrasi
pertisipatif juga dapat ditingkatkan dengan memfasilitasi terbangunnya
institusi masyarakat seperti asosiasi berbasis tempat tinggal, mata
pencaharian, hobi dan sebagainya yang memungkinkan berlangsungnya
solidaritas antar individu dan upaya kolektif. Keberadaan komite
masyarakat, forum masyarakat dan bentuk-bentuk asosiasi yang demokratis
lainnya dianggap strategis untuk mengimplementasikan demokrasi
partisipatif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar